Membedah Wisata Syariah

Dari kemaren-kemaren, nama Wisata Syariah di Bali begitu ramai diperbincangkan di sosmed termasuk kawan-kawan mimin pastinya. Dari semua komen yang dibaca, 100% krama Bali dengan tegas menolak wacana tersebut. Selain mimin baca komen, ada 1 status di sosmed yang membuat hati mimin tergerak untuk membagikannya di web Balipedia ini. Tulisan ini dibuat dengan apik oleh Mpu Jaya Prema, yuk kita simak berikut ini…

Membedah Wisata Syariah

WISATA syariah dipastikan tak akan terwujud di Bali. Semua komponen masyarakat sampai pimpinan daerah sepakat untuk menolak wisata yang berlabel agama Islam ini, karena penduduk Bali mayoritas beragama Hindu. Tetapi apa yang dimaksudkan wisata syariah yang justru dimunculkan sendiri oleh Menteri Pariwisata? Dari mana istilah itu datangnya?

Berawal dari adanya hajatan yang disebut The World Halal Travel Summit/Exhbition 2015 (WHTS15) di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab pada 21 Oktober 2015 lalu. Dari 14 kategori yang dilombakan dalam kegiatan itu, Indonesia menyabet penghargaan sebagai pemenang di tiga kategori yakni World’s Best Halal Tourism Destination, World’s Best Halal Honeymoon Destination, dan World’s Best Family Friendly Hotel.

Dari tiga penghargaan itu Pulau Lombok menyabet 2 kategori yaitu World’s Best Halal Tourism Destination dan World’s Best Halal Honeymoon Destination. Sedangkan pada kategori World’s Best Family Friendly Hotel, penghargaan diraih Hotel Sofyan di Jakarta. Ada 200 negara yang terlibat dalam kegiatan ini. Karena penghargaan itu Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut kemenangan Indonesia sebagai kado manis satu tahun masa pemerintahan Jokowi-JK .

Kebanggaan ini yang menginspirasi Menteri Pariwisata untuk mengembangkan “wisata halal” yang kemudian disebut wisata syariah. Apalagi saingan Indonesia di Abu Dhabi itu adalah Malaysia, Turkey, Maroko, dan UEA. Dan Pemda Prov. NTB sudah dua tahun merancang wisata halal itu dengan amat bersungguh-sungguh.

Apa yang dimaksudkan dengan wisata halal atau wisata syariah itu? Para tamu yang beragama Islam merasa nyaman berada di kawasan wisata. Mereka menginap di hotel yang tak ada masakan yang haram seperti daging babi. Mereka berada di kamar hotel yang tersedia kitab suci Al Quran. Di kamar hotel itu ada terpampang arah kiblat sehingga memudahkan tamu untuk melakukan shalat. Ketika melakukan perjalanan ke daerah yang diminatinya, wisatawan itu dengan mudah pula mencari tempat ibadah apakah itu masjid atau sekadar mushola. Tentu selama dalam perjalanan di luar hotel, makan dan minuman yang didapat wisatawan itu juga halal. Begitu garis besarnya.

Kalau memberi kenyamanan seperti itu yang dimaksudkan, pertanyaannya adalah apakah wisatawan yang kita bawa ke Indonesia, khususnya ke Bali, sekelas itu? Selama ini wisatawan Muslim merasa aman-aman saja, karena mereka sudah tahu bagaimana “menjalankan syariah”. Wisatawan sejati yang memang datang untuk berlibur dan bersenang-senang, sudah merasa nyaman tinggal di hotel di seluruh kawasan wisata Indonesia, tanpa harus hotel itu berlabel syariah. Turis tinggal menyebut dirinya Muslim kalau pelayan hotel dianggap masih belum paham. Pelayan hotel pun tahu bagaimana “memanjakan” tamunya itu. Lagi pula kalau kita lihat sajian prasmanan dalam hotel, apakah itu makanan atau minuman, selalu ada label jenis makanan yang tersaji. Label itu sudah cukup menyebutkan yang mana halal dan yang mana haram untuk kalangan tertentu.
[wp_ad_camp_1] Bagaimana dengan arah kiblat dan kitab suci di kamar? Jika kita memakai bahasa gaul akan ada pertanyaan: “hari gini masih memerlukan itu?” Maksudnya bukan meremehkan sarana ritual, tetapi arah kiblat dan ayat-ayat suci sudah ada di dalam handphone (HP), tinggal klik saja. Kalau belum di-uplode di HP, klik lewat YouTube. Semua ada. Tak perlu HP mahal, HP seharga Rp 1 juta saja sudah bisa mengunduh semua program yang “bernada religius” itu.

Jika ada turis yang masih menanyakan masalah-masalah sepele itu dipastikan turis tak siap melakukan kunjungan wisata atau turis “kurang gaul”. Karena itu wisata syariah ini sesungguhnya tak didukung kalangan hotel dan daerah tujuan wisata, terbukti tak banyak yang ikut hajatan The World Halal Travel Summit. Hotel-hotel besar di Indonesia tak ikut dalam hajatan ini. Bahkan ketika wisata syariah dicanangkan Menteri Pariwisata sejumlah daerah sudah menolak seperti Yogyakarta, Jakarta dan bahkan Daerah Istimewa Aceh pun menolaknya. Jadi tak cuma Bali yang menolaknya.

Pelaku pariwisata beranggapan pelancong yang datang tak bisa dibatasi agamanya, apalagi disaring yang ini Islam, yang itu Kristen, yang itu Buddha dan seterusnya. Kalau disediakan kitab suci Islam, lain kali datang tamu Kristen bisa barabe. Atau hotel harus menyediakan semua kitab suci agama yang ada di dunia, betapa rumitnya. Dulu Bung Karno pernah meminta agar di Hotel Indonesia Jakarta ada “kitab suci”, lalu kitab apa yang dimaksudkan? Ternyata Bhagawad Gita, kitab yang universal. Nah kini Bhagawad Gita pun juga tak perlu. Kalau tamu ingin tahu Bhagawadgita bisa lewat HP, semua ayat dan beribu tembang bisa dibuka. Dan semua kitab suci juga ada di internet.

Wisatawan yang berada di luar hotel pun tak perlu ragu tidak dapat melaksanakan ritual agamanya, termasuk berada di Pulau Bali. Banyak masjid di pinggir jalan di jalur turis. Lagi pula dengan jadwal yang sudah diprogram tentu mereka bisa menyesuaikan diri, bukankah mereka punya duit? Kalau wisatawan itu kelas kere – yang seharusnya tak diundang ke Bali agar tak membuat masalah – kemudahan itu juga sangat banyak. Tidak ada masjid, cari mushola, hampir semua SBPU ada mushola karena ada aturannya. Mau makan halal? Hampir di setiap jalan di Bali ada “warung muslim”. Bahkan “warung buddha” atau “warung kristen” tak ada.

Bagi turis yang beragama Islam, silakan datang ke Bali dengan busana Muslim seperti memakai jilbab, berkerudung bahkan berbusana ala Timur Tengah. Ke pantai memakai jilbab sudah hal yang biasa di Bali, tak ada yang melarangnya. Aman saja, tinggal pandai-pandai mencari makanan dan tempat sholat. Seperti halnya saya yang saat ini menjalankan kewajiban sebagai pendeta Hindu yang diatur menggunakan pakaian, setiap keluar daerah dan ke luar negeri, saya selalu memakai kain sebagaimana busana seorang pendeta. Tak ada yang melarang di bandara, di hotel dan bahkan masuk ke kantor-kantor resmi pun saya tetap menggunakan “busana pendeta”, tak ada yang melarang. Menteri-menteri yang saya kenal baik tetap merangkul saya dengan hormat. Jadi perbedaan itu indah dan tak harus dibuatkan label keagamaan. Yang penting tidak berbuat onar di tempat tujuan wisata.

Karena itulah ide wisata syariah tak disepakati di banyak daerah, termasuk di Aceh Darussalam yang merupakan daerah khusus, karena yang terjadi akan mengelompokkan wisatawan berdasar agama. Kalau turis benar-benar menuntut pelayanan seperti itu, berarti turis ini sangat fanatik dengan budaya asalnya, meski banyak duit. Dari mana asal wisatawan itu? Tudingan pun ditujukan kepada calon turis Timur Tengah – meski tak semua orang Arab berpiknik dengan fanatisnya seperti itu.

Kalau melihat program wisata syariah di NTB, khususnya Lombok, memang arahnya mau mendatangkan wisatawan Timur Tengah lebih banyak. Karena itu Pemda NTB kini bersiap menambah jumlah guide yang paham bahasa Arab. Sekarang baru ada15 guide berbahasa Arab di sana. Apakah Bali memerlukan wisatawan dari Timur Tengah? Kalau yang datang turis yang masih berpikir dengan budaya asalnya, Bali tak memerlukan turis Timur Tengah. Bisa-bisa mereka menanyakan kepada guide, kenapa berhala banyak sekali ada di Bali dan guide pun tak bisa menjelaskan yang mana berhala dan yang mana tempat pemujaan.

Naluri wisatawan umumnya punya ruang terbuka untuk menerima informasi dari apa yang dilihatnya, dan tak begitu saja harus dicocokkan dengan keyakinan agama. Karena itu tak patut kalau destinasi wisata dikaitkan dengan label agama. Menteri Pariwisata semestinya paham itu, tak mungkin Bali dilibatkan dalam wisata syariah, branding Bali sudah mendunia sebagai wisata budaya. Malah kalau branding wisata budaya ini diganti akan berbahaya untuk kepariwisataan di Bali dan juga kepariwisataan di Indonesia. Dan Bali pun tak perlu khawatir, wisatawan domestik dan luar negeri akan tetap datang, termasuk yang beragama Islam, karena sesungguhnya mereka aman dan menemukan “syariah” di Bali, meski tak ada deklarasi resmi. (*)

Sumber: facebook